Kab. Muratara

Bupati Muratara : Hak rakyat harus dikembalikan, kita siapkan lahan 1400 hektar

MURATARA (Palembangpro.com) - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tidak tinggal diam untuk menyelesaikan sengketa lahan sebanyak 1400 hektar antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT London Sumatera (Lonsum), di Kecamatan Nibung.

Solusi yang diberikan Pemkab Muratara dengan menyiapkan lahan pengganti untuk masyarakat SAD yang akan digunakan sebagai plasma perkebunan kelapa sawit.

Bupati Muratara, H M Syarif Hidayat menegaskan, pihaknya sudah mengadakan rapat internal bersama instansi terkait dalam menyelesaikan sengketa tanah SAD.

"Hak rakyat harus dikembalikan, kita siapkan lahan 1400 hektar tersebut dengan dua alternatif nantinya. Selain itu ada biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan terakhir PT Lonsum sanggup Rp 300 ribu," ungkap Syarif Hidayat saat rapat dengar pendapat membahas tindak lanjut permasalahan hutan adat dan areal perkebunan SAD Sumatera Selatan, di ruang rapat Komisi IV DPR-RI, Senin (12/2/2018).

Syarif menambahkan, tekhnisnya nanti pihaknya meminta waktu enam bulan dalam menyelesaikan permasalahan tanah tersebut. Tentunya laporan progresnya akan terus dikomunikasikan dengan Komisi IV DPR-RI.

Selain masalah tanah SAD di Kecamatan Nibung, Pemkab Muratara juga akan menyelesaikan permasalahan tanah di Kecamatan Rawas Ilir, serta daerah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat adat.

Menurut Syarif, usaha penyelesaian ini merupakan bentuk peduli dan sayangnya Pemkab Muratara terhadap warganya. "Kita pelajari dan kita atasi sesuai prosedur hukum yang ada, kita selesaikan dengan seksama," imbuhnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPR-RI, Edy Prabowo menyampaikan, pihaknya salut dengan semangat Pemkab Muratara bersama anggota DPRD Muratara dalam menyelesaikan permasalahan lahan SAD.

"Artinya ada komitmen yang baik dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah warganya, kita berharap kabupaten ini cepat maju," kata Edy Prabowo.

Dijelaskan, keputusan pada rapat tersebut, Komisi IV DPR-RI meminta Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mengkoordinasikan  pelaksanaan verifikasi mengatur dan memastikan terlaksananya kewajiban pembangunan plasma perkebunan kelapa sawit.

Yakni seluas 20 persen dari luas izin HGU PT Lonsum, seperti di Desa Muara Megang, Megang Sakti, Beringin Makmur 1, Mandi Angin, Batu Kucing, Nibung, serta daerah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat adat.

Komisi IV DPR-RI juga mendukung langkah Pemkab Muratara menyiapkan lahan untuk masyarakat SAD seluas 1400 hektar yang akan digunakan sebagai plasma perkebunan kelapa sawit, ditambah biaya jaminan hidup dari PT Lonsum sesuai dengan kesepakatan.

Tidak hanya itu, Komisi IV DPR-RI meminta kepada Dirjen Perhutanan Sosial serta Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan sengketa teroterial terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasam hutan antara masyarakat dengam perusahaan, serta kegiatan ilegal lainnya yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Muratara.

TEKS/FOTO :  RAHMAT AIZULLAH |   EDITOR : IMRON SUPRIYADI


    Bagikan Artikel